KPPT BANTAH PERSULIT PENERBITAN IMB

#POLPPTARAKAN_INFO :

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Tarakan, Abdul Azis membantah jika pihaknya sebagai instansi yang mengeluarkan perizinan di Tarakan mempersulit proses IMB (Izin Mendirikan Bangunan) perusahaan pengelolaan rumput laut di Binalatung Kelurahan Pantai Amal.

Menurut Azis, KPPT memang belum mengeluarkan surat IMB perusahaan tersebut karena lokasi pembangunan perusahaan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Tarakan.

“Karena apapun itu, kita harus mengacu pada tata ruang,” tegas Azis kepada Radar Tarakan.

Diakuinya, dengan belum diterbitkannya IMB perusahaan tersebut, ada kesan bahwa seolah-olah pemerintah mempersulit dengan tidak memberikan izin. “Tidak sesederhana itu persoalannya. Persoalannya pertama adalah tata ruangnya tidak sesuai,” jawab Azis.

Dijelaskannya, di undang-undang tata ruang segala produk izin tidak diperbolehkan jika melanggar undang-undang tata ruang. Jika izin tersebut melanggar undang-undang tata ruang, maka izin yang diterbitkan dianggap tidak berlaku. Bahkan aturan ini cukup tegas, pelanggaran terhadap undang-undang tata ruang tersebut sanksinya bisa sampai kepada pidana.

Permasalahan kedua adalah, dalam menerbitkan surat IMB ada beberapa surat sebagai persyaratan yang menjadi dasar. Salah satunya harus ada surat tanah yang memenuhi syarat. Surat tanah, jelas Azis, bisa diberikan apabila tanah tidak bermasalah. Namun belakangan diketahui bahwa tanah tersebut masih bersengketa antara warga dengan pihak lanal Tarakan.

“Kalau kita kasih (IMB-nya, Red.) tentu ada imej buruk bahwa kita (pemkot) melanggar tata ruang,” kata dia.

Berkaca dari pengalaman, banyak kerugian yang ditimbulkan akibat pembangunan yang melanggar tata ruang. Salah satunya adalah banjir.

Hal-hal seperti ini menurut Azis, sangat dipikirkan pemerintah karena bisa menjadi bom waktu. “Sebenarnya izin gampang saja diberikan, seandainya tidak bermasalah,” tegasnya.

Diceritakan Azis, perusahaan PT. Hutama Wisesa ini memang pernah datang melapor ke KPPT untuk rencana membuka kantor di Karang Balik, dan tempat usaha rencananya di Binalatung. Sesuai prosedur, pengajuan tersebut difasilitasi KPPT dengan menerbitkan SITU (surat izin tempat usaha) dan SIUP (surat izin usaha perdagangan) untuk kantor di Karang Balik.

“Kami tidak tahu ternyata mereka langsung membuka tempat usaha di Binalatung, seharusnya dari awal melaporkan ke KPPT untuk usahanya,” ungkap Azis.

Jika hal tersebut diajukan lebih awal, sambungnya, tentunya tugas KPPT adalah memfasiltasi, dan KPPT harus menjelaskan sesuai RT/RW peruntukan kawasan Binalatung. Sehingga pihak perusahaan tidak terlanjur membangun.

Dengan demikian, maka SITU dan SIUP yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tarakan selama ini, hanyanya SITU dan SIUP untuk kantor, bukan untuk tempat usaha. “Setiap perusahaan bisa saja punya lima tempat usaha, tapi di setiap tempat usahanya harus ada SITUnya dan pajak reklame. Izin pajak reklame setiap tempat usaha harus ada karena tempat usaha menggunakan plang tanda pengenalnya,” beber Azis.

“Jadi kita tidak mempersulit, justru memudahkan sepanjang pembangunannya tidak bermasalah,” sambungnya.

Meski demikian, KPPT sendiri berinisiatif akan mengundang semua pihak terkait, dalam hal ini DPUTR (bagian tata ruang), Disbudparpora (bagian pariwisata), DKP (dinas kelautan dan perikanan), kelurahan Pantai Amal, kecamatan Tarakan Timur dan Satpol PP.

“Kami akan bicarakan dulu satu meja, apakah ada peluang perusahaan ini kita bantu untuk diberikan jalan keluar terbaik, karena di satu sisi perusahaan ini nantinya akan memberikan kontribusi kepada masyarakat,” katanya.

Setelah ada solusi dari pemerintah, tentunya pihak perusahaan akan diundang secara resmi untuk diberikan penjelasan. Namun selama belum ada keputusan dari pemerintah, perusahaan diminta untuk berhenti beraktifitas.

“Yang paling pas itu perusahaan berhenti dulu beraktifitas. Jadilah perusahaan yang patuh dengan aturan. Biar kami bicarakan dulu untuk solusi yang terbaik,” tegas mantan kepala Satpol PP ini.(ddq)

Sumber Kutipan :

Skh. Radar Tarakan

Terbit Kamis, 21 Juni 2012

LAYANAN PENGADUAN SETIAP HARI 1 X 24 JAM 

SATPOL PP KOTA TARAKAN : 

TELEPON (0551) 32492 ATAU 

SMS (PESAN SINGKAT) KE 082152951163 

BLOG INI DAPAT DIAKSES MELALUI
HANDPHONE (MOBILE VERSION)
KLIK DISINI : MOBILE VERSION

SEBARKAN INFO INI MELALUI : |

Readmore »

SATPOL PP TARAKAN TERTIBKAN GUDANG DAN JEMBATAN MILIK SEBUAH PERUSAHAAN KARENA BELUM KANTONGI IJIN

#POLPPTARAKAN_INFO :

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP ) Kota Tarakan , menertibkan sebuah gudang dan pembangunan jembatan milik sebuah perusahaan rumput laut yang berada RT15 kawasan wisata Pantai Amal Baru Tarakan. penertiban ini terpaksa dilakukan karena perusahaan tersebut belum mengantongi ijin usaha terkait aktifitasnya.

Kepala Kantor Satpol PP Kota Tarakan  Dison SH mengatakan ,dalam penertiban ini pihak nya juga sudah berkoordinasi dengan kelurahan pantai amal baru ,yang sebelum nya sudah tiga kali melayangkan surat teguran kepada pihak perusahaan , Namun hal tersebut tidak mendapat respon dari pihak perusahaan.surat teguran yang dimaksud adalah agar perusahaan melengkapi terlebih dahulu surat ijin nya, sebelum melakukan aktifitasnya.

Dison menambahkan , melalui satpol PP apa yang dilakukan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kota tarakan terhadap masyarakat tarakan khusus nya warga pantai amal baru, untuk itu Dison berharap agar masyarakat kelurahan pantai amal baru ,bisa memahami tentang hal ini.Dison menegaskan, berdasarkan undang-undang yang berlaku, jika suatu perusahaan belum mempunyai ijin, maka dengan terpaksa aktifitas perusahaan tersebut akan ditutup sementara sembari menunggu kelengkapan surat ijin.sebelum nya satpol PP menemukan sebuah bangunan gudang dan jembatan pengangkut rumput laut diatas lahan seluas 4.300 Meter Persegi yang belum dilengkapi ijin.(git/prs/grassfm tarakan)*

Sumber Kutipan (Kecuali Gambar) :

Radio GrassFM Tarakan

Terbit Selasa, 12 Juni 2012

LAYANAN PENGADUAN SETIAP HARI 1 X 24 JAM 

SATPOL PP KOTA TARAKAN : 

TELEPON (0551) 32492 ATAU 

SMS (PESAN SINGKAT) KE 082152951163 

BLOG INI DAPAT DIAKSES MELALUI
HANDPHONE (MOBILE VERSION)
KLIK DISINI : MOBILE VERSION

SEBARKAN INFO INI MELALUI : |

Readmore »

BONGKAR 2 RUMAH, RATUSAN APARAT DIKERAHKAN

#POLPPTARAKAN_INFO :

Ratusan aparat dikerahkan mengamankan jalannya eksekusi dua rumah di Jalan Pepabri, Kelurahan Kampung Satu/Skip, Tarakan, kemarin (29/5). Pembongkaran rumah secara paksa itu dilakukan setelah proses hukum mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga kasasi, terkait lahan seluas 48.450 meter persegi berdasarkan sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) nomor 02 tanggal 6 Agustus 1996, gambar situasi nomor 2277/1996, akhirnya dimenangkan oleh penggugat dalam hal ini PT Mawi Jaya.

Data yang diperoleh wartawan koran ini, sebenarnya ada 9 rumah yang akan dieksekusi. Namun di lapangan, hanya ada 2 rumah yang dibongkar paksa dengan menggunakan eskavator. Dua rumah lainnya dibongkar sendiri oleh pemilik, dan ada beberapa rumah lagi, pemiliknya sepakat untuk memberikan kompensasi atau membayar lahan kepada PT Mawi Jaya dengan harga Rp400 ribu per meter persegi. Namun pihak PT Mawi Jaya masih memberikan peluang penawaran harga bagi warga yang ingin menyelesaikan secara damai.

Dua rumah yang akhirnya dibongkar paksa itu, salah satunya adalah rumah Walidin -- pria yang pernah mencalonkan sebagai walikota Tarakan melalui jalur calon perseorangan, tapi dicoret oleh KPU Tarakan dari pencalonan karena tidak memenuhi syarat dukungan.

Walaupun ada upaya perlawanan dari keluarga Walidin yang bertahan di dalam rumah untuk membacakan doa, pada akhirnya pasrah dengan keadaan. Sebab, pihak keamanan yang merupakan gabungan dari Brimob, Polres Tarakan dan Satpol PP, mengevakuasi Walidin dan keluarga serta barang-barangnya secara paksa, sebelum eskavator menggusur rumahnya. Eksekusi dilaksanakan setelah juru sita Pengadilan Negeri Tarakan membacakan putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI.

Kapolres Tarakan AKBP Desman Sujaya Tarigan, melalui Kasubag Humas AKP Subarjo menyatakan, secara keseluruhan pelaksanaan eksekusi berjalan lancar. “Memang ada upaya perlawanan, tetapi bisa di atasi sehingga berlangsung aman dan lancar tanpa ada korban,” kata Subarjo.

Kepolisian Resor Tarakan kata Subarjo, menurunkan sekitar 350 personel untuk mengawal jalannya eksekusi tersebut. Ditambah personel dari Brimob Tarakan 100 personel, dan 30 orang anggota Satpol PP. Dengan demikian, total 500 orang yang berjaga. Nurjannah, istri Walidin mengaku bingung setelah rumahnya yang dihuni sejak tahun 1968 yang berada di RT 19 nomor 22 itu dibongkar paksa.

”Saya bingung, harus tinggal dimana lagi, sedangkan anak saya ada 9 orang, dan masih banyak yang kecil,” kata Nurjannah. Ia menyebutkan, ke-9 anaknya itu yakni Siti Masita (20), Jurais (19), Nuron Mubinan (17), Faliq (15), Qosim (13), Fardan (11), Fajrul (9), Fatimah (6), dan Habib yang masih berusia satu tahun.

Walidin pun terlihat termenung melihat rumahnya diruntuhkan. “Saya tidak pernah berbuat kejahatan, kenapa kami digusur. Sembilan anak saya mau aku apakan,” keluh Walidin. Beberapa tetangga Walidin berdatangan menawarkan tumpangan untuk menginap. Namun, keduanya masih tetap menolak. “Insya Allah, jika mereka tidak membangun rumah kami kembali, saya akan keluar dari sini dan mencari suaka politik di luar negeri,” ujar Walidin.(noi/*eri)

Sumber Kutipan :

Skh. Radar Tarakan

Terbit Rabu, 30 Mei 2012

LAYANAN PENGADUAN SETIAP HARI 1 X 24 JAM 

SATPOL PP KOTA TARAKAN : 

TELEPON (0551) 32492 ATAU 

SMS (PESAN SINGKAT) KE 082152951163 

BLOG INI DAPAT DIAKSES MELALUI
HANDPHONE (MOBILE VERSION)
KLIK DISINI : MOBILE VERSION

SEBARKAN INFO INI MELALUI : |

Readmore »

PENGACARA PERTAMINA TEGASKAN TIDAK ADA GANTI RUGI

Bertahap, Semua Bangunan di WKP akan Dibongkar

#POLPPTARAKAN_INFO :

Kuasa hukum PT Pertamina UBEP Tarakan, Hotman Butar-Butar SH menegaskan, segala kegiatan yang ada di atas lahan wilayah kerja pertambangan (WKP) atau tanah milik negara tidak diperbolehkan sesuai undang-undang. Untuk itulah, pihak pertamina melakukan pembersihan terhadap lahan WKP yang diindikasikan dilakukan pemagaran oleh oknum warga.

Khusus untuk pembersihan pada areal WKP di belakang lapangan tenis Indoor Telaga Keramat kemarin, sekaligus menindaklanjuti edaran Gubernur Kaltim agar areal WKP yang belum digunakan dapat dimanfaatkan untuk areal penghijauan.

Meski baru melakukan pembersihan di areal WKP yang belum berdiri bangunannya, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa semua bangunan yang berdiri di atas lahan WKP secara perlahan akan berproses melalui jalur hukum dan pada saatnya nanti pasti akan dibongkar. “Kita tidak bergerak dengan terburu-buru, dan kuasa hukum juga punya strategi,” kata Hotman.

Termasuk kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang berada di samping Indoor, diakui kuasa hukum berdiri di atas lahan WKP. Meski begitu, saat ini pihak kuasa hukum sedang terkonsentrasi terhadap dua bangunan permanen yang telah berdiri di atas lahan WKP, di belakang kantor KPU.

Terkait bangunan tersebut, dijelaskan Hotman, Pengadilan Negeri telah mengabulkan gugatan dan yang berhak adalah Pertamina, dan mereka dinilai tidak punya dasar untuk memiliki lahan tersebut. “Kita tunggu inkra, tergantung Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA),” ujarnya.

Namun demikian, dapat dipastikan bangunan tersebut nantinya akan dibongkar juga.

Saat ditanya berapa banyak lahan WKP yang dikuasai warga, pihaknya belum bisa menjelaskan secara rinci. “Aduh, itu harus lihat data lagi. Saya harus buka-buka dulu, banyak sekali,” ungkapnya. Hanya saja, lanjut dia, dapat dipastikan yang telah memasuki proses hukum adalah dua bangunan rumah yang berdiri tepat dibelakang kantor KPU saat ini.

Sementara untuk rumah-rumah lainnya yang banyak berdiri di belakang Indoor, yang notabene berdiri di lahan WKP, secara perlahan juga akan berproses hukum. “Kalau melihat putusan pertimbangan majelis hakim, kita yakin akan dibongkar karena putusan itu dinilai bukan hanya PTUN nya, tapi pertimbangannya juga kenapa hakim memutus begitu,” jelasnya.

Pihak kuasa hukum juga memastikan, dalam perebutan kembali lahan WKP milik negara ini, tidak akan ada proses ganti rugi apapun terhadap bangunan tersebut, karena sudah menjadi perintah pengadilan. “Jadi mereka diperintahkan untuk menyerahkan ke Pertamina, apabila tidak mau maka memerintahkan aparat keamanan untuk membantu eksekusi,” pungkasnya.

POLISI DAMPINGI PENGAMANAN

Sementara itu, pagi kemarin Pertamina kembali melakukan sikap tegas terhadap lahan WKP (wilayah kerja pertambangan) yang diindikasikan akan dikuasai warga. Kemarin, Pertamina dibantu Satpol PP dan dikawal polisi bersama Koramil melakukan pembongkaran terhadap pagar-pagar kawat dan kayu yang dipasang oknum warga di lahan WKP.

Kapolsek Tarakan Timur AKP Sumarji yang ikut memantau pembongkaran tersebut mengatakan, sedikitnya ada tiga titik lokasi yang dibuka pagarnya oleh Pertamina. Ketiga lokasi tersebut semuanya tepat berada di belakang lapangan tenis Indoor Telaga Keramat. “Informasinya, lokasi ini akan dimanfaatkan sebagai lokasi penghijauan oleh pak Gubernur Kaltim pada awal Maret nanti,” kata Sumarji.

Ditegaskan Sumarji, lahan-lahan yang dipagari kawat berduri oleh oknum warga tersebut adalah lahan milik negara. Namun sangat disayangkan, sedikitnya ada 4 orang warga yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut. Bahkan lahan WKP tersebut telah dikapling-kapling menjadi beberapa petak.

Parahnya lagi, masih banyak bangunan yang berdiri di belakang Indoor yang notabene adalah wilayah WKP. Namun demikian, kata Sumarji, sesuai prosedur hukum siapapun tidak boleh menguasai lahan milik negara.

Ada dua bangunan rumah yang saat ini sedang berproses hukum, yang lokasinya berada di belakang Indoor. “Sudah putusan tinggal eksekusi dan yang menangkan adalah Pertamina. Semua pihak harus tegas, karena jika dibiarkan maka bangunan-bangunan tersebut akan semakin meluas,” jelasnya.

Pihak kepolisian mempercayakan seluruh proses hukum kepada pengacara yang ditunjuk Pertamina untuk menyelesaikan kasusnya di pengadilan. “Kasus itu sebagai sampel proses hukum. Jika ini dibongkar, maka bangunan yang lainnya tentu akan dibongkar,” tegas kapolsek lagi.

Terkait pengawasan terhadap lahan WKP yang sering dikuasai warga, pihak kepolisian menyerahkan sepenuhnya kepada tim security Pertamina. Polisi, kata Sumarji, hanya bersifat mendampingi dan melakukan pengamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terutama pada saat eksekusi, tentu polisi dan aparat terkait akan dilibatkan, seperti Satpol PP, Koramil termasuk Security Pertamina sendiri.

Dalam penertiban kemarin, sedikitnya ada 20 polisi, satu pleton Satpol PP, puluhan security Pertamina dan Babinsa diterjunkan melakukan pengamanan di lapangan.

Proses pembongkaran kemarin sempat memanas ketika seorang pria muda yang datang dengan sepeda motor berteriak-teriak dan mengecam tindakan petugas melakukan pembongkaran pagar. “Puluhan tahun saya jaga tanah disini siapa yang berani larang! Itu banyak yang membangun kenapa tidak ditegur,” katanya dengan nada tinggi.

Pria yang diketahui bernama Rusli (33) ini, mengaku sebagai pewaris tanah dari orang tuanya yang telah merintis lahan tersebut sejak puluhan tahun lalu. Untuk itu, jika lahan tersebut diambil oleh Pertamina, dirinya meminta agar ada ganti rugi ongkos keringat karena telah menjaga tanah tersebut.

“KPU saja bayar Rp 60 juta,” kata pria yang tinggal mengontrak rumah di belakang Indoor ini. Diakuinya, sampai sekarang dirinya tidak mengantongi surat kepemilikan tanah. Namun setiap tahun, dirinya membayar pajak tanah.(ddq/ddq/ngh)

Sumber Kutipan (Kecuali Gambar) :

Skh. Radar Tarakan

Terbit Kamis, 23 Februari 2012

LAYANAN PENGADUAN SETIAP HARI 1 X 24 JAM 

SATPOL PP KOTA TARAKAN : 

TELEPON (0551) 32492 ATAU 

SMS (PESAN SINGKAT) KE 085247618394 

BLOG INI DAPAT DIAKSES MELALUI
HANDPHONE (MOBILE VERSION)
KLIK DISINI : MOBILE VERSION

SEBARKAN INFO INI MELALUI : |

Readmore »

ADA PENGUSAHA AKAL - AKALAN

Manfaatkan Kelemahan IMB Izin Usaha, Satpol PP Baru Tegur 5 Pemilik Sarang Walet

#POLPPTARAKAN_INFO :

Pengusaha sarang burung walet di Tarakan ada yang melakukan aksi akal-akalan alias tipu-tipu untuk membangun sarang burung ini. Oleh karenanya tak heran, sejumlah warga sempat melapor ke kantor Satpol PP dan mengeluhkan keberadaan sarang burung walet yang dibangun di sekitar kawasan pemukiman rumah warga. Namun demikian, jumlah bangunan sarang burung walet yang dikeluhkan warga tersebut jumlahnya tidak banyak. Di catatan Satpol PP, ada lima unit bangunan sarang walet yang dikeluhkan. Terkait laporan tersebut, Satpol memang sudah mengeluarkan beberapa kali surat teguran.

“Jumlahnya memang tidak banyak, ada sekitar lima surat teguran yang sudah kami berikan,” ujar Dison SH, Kepala Kantor Satpol PP Tarakan. Rata-rata, kata Dison, bangunan sarang burung walet yang diberi surat teguran tersebut dikarenakan mereka membangun tidak sesuai izin HO atau izin tetangga yang dimintai tanda tangan terhadap warga sekitar. “Ada satu sarang burung wallet yang mau dibangun delapan lantai dan diprotes warga, setelah kami datangi ternyata IMB-nya memang belum ada,” ungkapnya.

Lainnya, ada bangunan sarang burung walet yang sedang dalam proses pembangunan dan belum final, namun dihentikan warga karena warga merasa dibohongi. Pasalnya, tanda tangan HO yang dimintai ke warga peruntukannya untuk bangunan tinggal, sementara bangunan yang dikerjakan bukan untuk bangunan tinggal melainkan untuk sarang walet. Ada juga yang menggunakan modus lain. Awal mulanya bangunan ruko memang sesuai peruntukan yaitu untuk ruko (rumah toko), namun mendadak berubah menjadi sarang walet tanpa ada izin ke warga.

Kepada Satpol PP, pemilik bangunan sudah mengaku mengantongi IMB yang dikeluarkan pemkot untuk izin usaha. Namun menurut Satpol PP, izin yang diperlukan untuk sarang walet bukan IMB izin usaha, namun harus IMB khusus walet. Sejumlah pengusaha memang terkesan memanfaatkan kekurangan tersebut dengan menganggap izin usaha yang diberikan juga bisa dimanfaatkan untuk izin usaha apa saja. Termasuk untuk izin usaha sarang walet, sehingga wargapun merasa dibohongi.

Setelah ditegur Pol PP, memang ada usaha walet yang berhenti melanjutkan pembangunan sarang walet. Namun ada juga yang tetap melanjutkan dengan alasan jika usaha walet tidak berhasil akan dialihkan ke jenis usaha lainnya. Ini menunjukkan bahwa kepengurusan izin di kota ini masih lemah. Untuk itu, dengan lahirnya Perda nomor 5 tahun 2011 tentang Izin Usaha Peternakan yang didalamnya juga mengatur usaha sarang walet yang baru maka akan diatur IMB khusus sarang walet.

Terkait perda yang baru ini, Satpol PP menilai perlu ada keterpaduan dari beberapa instansi dan SKPD yang terlibat langsung, seperti Satpol PP, Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan (Disnaktan), Kecamatan, Kelurahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). “Untuk penanganan lebih lanjut tentu perlu ada keterpaduan, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri dan pemerintah kota satu bahasa,” saran Dison.

Pasalnya, sarang burung walet sekarang ini jumlahnya sudah sangat banyak dan menjamur dimana-mana. “Kalau jumlahnya satu atau dua unit mungkin Pol PP sendiri cukup mampu untuk menangani. Tapi kalau jumlahnya sudah banyak seperti ini, tentu ada kebijakan dan komitmen dari pimpinan kami yaitu kepala daerah,” jelasnya. Dan tentu, leading sektornya ada di Disnaktan.(ddq/iza)

Sumber Kutipan :

Skh. Radar Tarakan

Terbit Rabu, 21 Desember 2011

LAYANAN PENGADUAN SETIAP HARI 1 X 24 JAM 

SATPOL PP KOTA TARAKAN : 

TELEPON (0551) 32492 ATAU 

SMS (PESAN SINGKAT) KE 085247618394 

BLOG INI DAPAT DIAKSES MELALUI
HANDPHONE (MOBILE VERSION)
KLIK DISINI : MOBILE VERSION

SEBARKAN INFO INI MELALUI : |

Readmore »

BANGUNAN SEKITAR PERTAMINA - MEDCO AKAN DIBONGKAR

#POLPPTARAKAN_INFO :


Bangunan yang berada di sekitar wilayah kerja pertambangan (WKP) PT Pertamina dan PT Medco akan dibongkar oleh petugas. Bangunan tersebut berupa pemukiman dan juga kantor pemerintah.

Kapolres Tarakan, AKBP Desman Sujaya Tarigan pada Selasa (22/11/2011) kemarin menggelar pertemuan bersama PT Pertamina dan PT Medco di Hotel Monaco, Tarakan. Pertemuan dilakukan untuk membahas Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) di Tarakan.

“Pertemuan ini kita lakukan untuk memberikan gambaran serta penjelasan kepada Pertamina dan Medco tentang seperti apa SOP yang seharusnya. Jadi kegiatan minyak dan gas yang dilakukan di Tarakan tidak membahayakan masyarakat sekitar,” ujar Kapolres.

Menurutnya, banyak kasus di Tarakan atau bangunan rumah penduduk yang benar-benar masuk dalam WKP. Sehingga Kapolres menegaskan dapat dengan segera melakukan tindakan penegasan kepada pihak pertambangan seperti Medco dan Pertamina untuk segera mengamankan rumah warga.

Tidak hanya rumah warga, bahkan bangunan milik Pemerintah yang ternyata masuk WKP juga bisa dilakukan pembongkaran. “Ini berlaku untuk semua, tidak hanya warga saja, jadi tidak akan ada pilih-pilih. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah keselamatan, bayangkan saja kalau ada sedikit saja yang meledak itu ‘kan bahaya untuk banyak orang,”lanjutnya.

Peninjauan lokasi WKP, kata Kapolres lagi akan segera dilakukan. Dalam waktu dekat bersama Medco dan Pertamina, Kapolres berjanji akan segera melihat secara langsung kondisi WKP dan kepadatan rumah penduduk di sekitarnya.

Sementara itu, Publik Relation PT Pertamina Tarakan, Ernas Winokan menuturkan pembahasan SOP ini hanya merupakan pembahasan rutin dan tidak menyangkut permasalahan WKP yang sering terjadi di WKP milik PT Pertamina.
“Tidak ada hubungannya, kita hanya membahas WKP dan bahaya rumah warga serta SOP nya saja. tetapi memang diharapkan kedepannya nanti masalah bangunan warga di lahan WKP tidak terjadi lagi, apalagi di WKP Pertamina,” ungkapnya. [gus]


Sumber Kutipan (Kecuali Gambar Diatas) :
Inilah.Com
Terbit Rabu, 23 November 2011

LAYANAN PENGADUAN SETIAP HARI 1 X 24 JAM 

SATPOL PP KOTA TARAKAN : 

TELEPON (0551) 32492 ATAU 

SMS (PESAN SINGKAT) KE 085247618394 

BLOG INI DAPAT DIAKSES MELALUI
HANDPHONE (MOBILE VERSION)
KLIK DISINI : MOBILE VERSION

SEBARKAN INFO INI MELALUI : |

Readmore »

TAK BER-IMB, USAHA WALET DIDENDA RP 50 JUTA

Awal Agustus, DPRD Tarakan akan mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Ijin Usaha Peternakan atas usulan Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan (Disnaktangan) Tarakan. Pasca disahkan lewat rapat paripurna, khusus bagi pemilik usaha budidaya sarang burung walet diminta segera melengkapi surat ijin usaha. Jika tidak mengantongi ijin usaha yang tertuang dalam draf peraturan tersebut, diberi sanksi tegas. Yakni, dihukum 3 bulan kurungan atau sebanyak-banyaknya Rp 50 juta sebagai denda dan tidak menutup kemungkinan hingga pembongkaran usaha peternakan tersebut.

Hal ini diungkapkan Tim Pembahas Raperda Ijin Usaha Peternakan, Gunawan Wibisono kemarin (29/7) di ruang kerjanya di DPRD Tarakan. Diberi tenggat waktu sekitar 6 bulan pasca pengesahan. Sebutnya, persyaratan yang perlu dilengkapi seperti surat ijin mendirikan bangunan (IMB) khusus usaha walet, dokumen lingkungan dan terpenting surat pernyataan warga bahwa pemilik telah melakukan sosialisasi sebelum mendirikan usaha peternakan tersebut.

“Sekarang dalam tahapan konsultasi di biro hukum provinsi. Pekan depan diagendakan rapat gabungan komisi lantas diparipurnakan menjadi peraturan daerah (perda). Pembahasan substansi perda pasal-pasal yang ada sudah disepakati. Begitu pula sanksi tegas bagi pengusaha yang akan membangun usaha peternakan,” kata Gunawan.

Bagi pengusaha yang baru memulai pembangunan, IMB harus khusus sarang burung walet. Lanjut anggota komisi III DPRD ini, bukan IMB peruntukkan pemukiman, rumah toko (ruko) atau tempat usaha penjualan, IMB hunian dan lainnya. Selain itu, penunjukkan lokasi pun tidak sembarangan seperti saat ini menjamur hingga di tengah kota.

“Meski usaha walet ini dilihat dalam skup ijin usaha peternakan skala kecil, tapi wajib miliki mekanisme tertentu. Tidak semua daerah bisa diberikan izin. Yang perlu diperhatikan dalam proses pengendaliannya yakni jauh dari sarana pendidikan, sarana ibadah, jauh dari sarana kesehatan atau bandara,” bebernya kemarin (30/7).

“Namun secara teknis untuk jangakau atau radius bangunan walet nantinya diperjelas dalam peraturan walikota (perwali). Lalu, ada kewajiban tanggung jawab sosial bagi pemegang izin usaha peternakan. Perlu kontribusi sosial kepada masyarakat,” imbuhnya.

Dalam pembangunan bisnis bernilai jutaan bahkan miliaran ini juga diharuskan melibatkan masyarakat. Proses perizinan wajib melakukan sosialisasi untuk menghindari konflik sosial yang mungkin terjadi. Khusus bagi pemilik usaha yang sudah beroperasi sebelum perda disahkan, wajib mendaftar ulang menyesuaikan dengan aturan yang ada.

“Pengusaha wajib mendapat surat yang menyatakan telah sosialisasi ke masyarakat, pembangunan disetujui masyarakat dan diketahui oleh ketua Rukun Tetangga setempat. Surat ini berbeda dengan HO (izin tetangga),” ujar Gunawan.

Kemudian, izin usaha peternakan itu harus dilengkapi dengan kelayakan dokumen lingkungan, dan tergantung besarannya. Khusus walet, dinilai skala kecil hanya perlu dokumen UKL-UPL (Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan). Pasalnya, usaha peternakan dipastikan menimbulkan dampak khususnya lingkungan.

“Kalau walet dan usaha peternakan misalnya hanya 100 ekor ayam, bisa UKL-UPL, tapi skala besar wajib amdal. Dampak lingkungan harus diperhatikan agar masyarakat sekitar tetap nyaman, karena perda ini dibuat untuk menumbuhkembangkan usaha kegiata masyarakat,” ujarnya kepada wartawan.

Sementara poin lain dalam rapeda Izin Usaha Peternakan ini, juga mengatur izin usaha peternakan lain seperti ternak unggas atau sapi. Jika ada warga memelihara ayam tidak lebih dari 10 ekor demikian ternak sapi hanya 5 ekor, tidak perlu diatur izinnya. Sesuai keputusan Menteri Pertanian, ada besaran tertentu seperit ternak sapi di atas 10 ekor demikian pula ternak ayam perlu ada tanda daftar peternakan rakyat.

“Kalau diatas 50 ekor maka ada izin tanda usaha peternakan skala kecil. Diatasnya lagi izin usaha peternakan besar atau perusahaan peternakan. Jadi tidak semua budidaya peternakan di masyarakat harus buat izin atau tanda daftar, tergantung besarannya. Untuk tata bangunan peternakan, nanti diperjelas dengan perwali. Tapi kami minta seluruh masyarakat bekerja sama,” tutupnya.(dta/lhl)

Sumber Kutipan (Kecuali Gambar Ilustrasi) :

KaltimPost.Co.Id - Minggu, 31 Juli 2011

LAYANAN PENGADUAN SETIAP HARI 1 X 24 JAM 

SATPOL PP KOTA TARAKAN : 

TELEPON (0551) 32492 ATAU (0551) 5500655 

SMS (PESAN SINGKAT) KE (0551) 5500655 

BLOG INI DAPAT DIAKSES MELALUI HANDPHONE (MOBILE VERSION)
KLIK DISINI : MOBILE VERSION

SEBARKAN INFO INI MELALUI : |

Readmore »

DUA UNIT BANGUNAN DI KAMPUNG ENAM DIBONGKAR SATPOL PP KOTA TARAKAN

Setelah diberikan teguran secara tertulis sebanyak dua kali serta diberikan kesempatan untuk membongkar sendiri karena mendirikan bangunan tanpa surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota Tarakan, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh pemiliknya maka Walikota Tarakan H. Udin Hianggio memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tarakan untuk membongkar dua unit bangunan yang di RT.11 Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur atas nama pemilik Saudara Adn. dan Rto. (Inisial. Admin) pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 pukul 10.30 wite.

Dalam kegiatan tersebut diatas dipimpin langsung oleh Walikota Tarakan disaksikan oleh unsur Muspida dan pemilik bangunan, Satpol PP Kota Tarakan menerjunkan personil sebanyak 2 pelton dan dibantu oleh satuan pengamanan dari TNI dan Polri untuk melakukan pembongkaran bangunan karena Pemilik bangunan tersebut melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Perda Kota Tarakan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bangunan. 

"Dalam hal ini kami hanya melaksanakan perintah Walikota, karena Walikota selaku Kepala Daerah berhak memerintahkan untuk melakukan pembongkaran bangunan apabila melanggar Perda Kota Tarakan" ungkap Dison, SH selaku Kepala Satpol PP Kota Tarakan dan PPNS Satpol PP Kota Tarakan. Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Perda Kota Tarakan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bangunan, Pasal 56 ayat (1) berbunyi :

Kepala Daerah dapat memerintahkan Penyidik untuk merobohkan atau membongkar bangunan yang dinyatakan :

1. Rapuh;
2. Membahayakan keselamatan umum;
3. Tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan ketentuan lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

"Kami menghimbau masyarakat Kota Tarakan agar sebelum melaksanakan kegiatan mendirikan bangunan, terlebih dahulu harus mendapatkan IMB" himbauan Dison, SH ketika usai memimpin personil Satpol PP Kota Tarakan dalam kegiatan Pembongkaran bangunan tersebut.

by. KAMSIR (POLPP TARAKAN)

PHOTO DOKUMENTASI KEGIATAN

PEMBONGKARAN BANGUNAN

DI RT.11 KELURAHAN KP.6 KECAMATAN TARAKAN TIMUR

HARI SABTU, TANGGAL 02 APRIL 2011

BROWSING INFO SATPOL PP TARAKAN 

MELALUI HANDPHONE ANDA, 

SILAHKAN KLIK DI 

http://www.feedm8.com/satpolppkotatarakan 

SATPOL PP KOTA TARAKAN

Share |

Readmore »

UDIN : JIKA TIDAK MENURUT KITA BONGKAR PAKSA

Setelah melakukan kunjungan ke lahan sengketa Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) PT. Pertamina tiga hari lalu, Senin (28/03), Walikota Tarakan H. Udin Hianggio menyampaikan peringatan tegas kepada setiap warga yang mendirikan banguanan di WKP untuk segera membongkar bangunan tersebut. 

Pemkot Tarakan akan segera mengeluarkan peringatan kedua kepada warga yang membangun rumah di WKP Pertamina dan memberikan waktu tiga hari untuk segera membongkar dan mengembalikannya ke fungsi semula. 

“Ini peringatan kedua dan terkhir, jika warga tidak menuruti akan kita bongkar paksa,” tegas Udin. 

Dalam proses penyelesaiannya Pemkot Tarakan, PT. Pertamia dan BP MIGAS akan bekerja sama dengan Polda Kal-Tim untuk mengekusi rumah warga melalui Satuan Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Timur, jika warga tidak segera mengindahkan peraturan pemerintah. 

Udin juga menghibau kapada PT. Pertamina untuk segara mendirikan batas WKP dengan jelas untuk mengindari permasalahan ini terulang kembali. 

“Harapan saya, jika masalah ini selesai sebaikanya Pertamina segera mendirikan patok di WKP agar aman,” jelas Udin. (ADR – TT – DD, Diskominfo Kota Tarakan)

SUMBER KUTIPAN (kecuali gambar) :

Tarakankota.go.id

BROWSING INFO SATPOL PP TARAKAN 

MELALUI HANDPHONE ANDA, 

SILAHKAN KLIK DI 

http://www.feedm8.com/satpolppkotatarakan 

SATPOL PP KOTA TARAKAN

Share |

Readmore »