TARAKAN MASUK LEVEL WASPADA IKAN BERFORMALIN

#POLPPTARAKAN_INFO : Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan melakukan gerak cepat, penanganan ikan berformalin, pasca mencuatnya kabar ikan yang dijual dibeberapa pasar tradisonal mengandung formalin. Gerak cepat yang dilakukan Pemkot Tarakan yakni dengan membentuk tim pengawas yang melibatkan beberapa instansi terkait.

Readmore »

VIDEO PENCITRAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sejarah Singkat.

#POLPPTARAKAN_INFO : Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala di kenaI dengan sebutan bailluw pada masa penjajahan belanda dan telah beberapa kali berganti nama menjadi Kepanewon serta Detasemen Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam, yaitu : pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya, lazimnya seorang pamong adalah orang yang lebih tua, pemuka agama atau pemuka adat serta golongan-golongan yang berasal dari kasta Brahmana sebagimana dalam klasifikasi pembagian kasta pada agama hindu (*baca sejarah perkembangan budaya).

Selanjutnya makna dari kata Praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang di emong di bina dalam hal ini adalah rakyat/masyarakatnya. Melihat pengertian diatas dapat kita ambil sebuah defenisi arti dari pamong praja, yaitu petugas atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tenteram. Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang, bila ditelaah dari sisi kependudukan maka grafik natalitas dan mortalitasnya terus mengalami perubahan, hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja yang untuk selanjutnya di peringati menjadi hari jadi SATPOL PP dalam setiap tahunnya.

Citra Satuan Polisi Pamong Praja.

Pelaksanaan fungsi dari satpol pp di lapangan selalu menjadi topik hangat untuk di bicarakan, hal ini disebabkan Satpol PP merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Pemberitaan mengenai penggusuran, penindakan para penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pengemis, gelandangan serta orang terlantar (PGOT) di lapangan selalu berakhir dengan pembentukan opini yang negatif Pemberitaan yang tidak berimbang ini dikenal dengan sebutan “Efek Telenovela" yaitu sebuah opini yang selalu memihak kepada pihak lemah tanpa memperhatikan duduk permasalahan. Kondisi ini tentu harus di perbaiki dan di cermati secara seksama oleh pihak yang terkait, sehingga citra dari Satpol PP di mata masyarakat menjadi organisasi yang di segani dan di hormati bukan menjadi organisasi yang penuh dengan kontroversi.

SILAHKAN LIHAT VIDEO

PENCITRAAN SATPOL PP

KLIK PLAY :

Arah Kebijakan yang diambil Kementerian Dalam Negeri terhadap Pembinaan Satpol PP.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Polisi Pamong Praja Dan Linmas pada Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum selaku pembina umum dari Satpol PP telah melakukan antisipasi guna menghadapi pemberitaan yang tidak berimbang tersebut dengan melakukan pembenahan guna mendukung pelaksanaan kegiatan dari Satpol PP, 

diantaranya :

1. Membenahi Kelembagaan Satpol PP, akan segera dengan mengeluarkan Permendagri mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Provinsi, Kabupaten/Kota serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja khusus untuk Provinsi DKI Jakarta yang saat ini sedang dalam proses di Kementerian PAN dan RB.
2. Dari sisi sumber daya manusianya Satpol PP telah memiliki Permendagri 38 tahun 2010 tentang Diklat Satpol PP.
3. Sementara pada bidang anggaran Kementerian Dalam Negeri telah beberapa kali mengeluarkan arahan terkait dengan sinergitas tiga pilar yaitu Kementerian Dalam Negeri dengan Kepala Daerah dan DPRD. Prov./Kab./Kota. hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai tugas pokok dan fungsi satpol pp khususnya dalam meningkatkan PAD sehingga eksistensi satpol pp dilapangan dapat lebih meningkat sehingga satpol pp tidak lagi hanya sebatas penjaga pos atau aparat terdepan pada saat terjadinya demonstrasi masyarakat.

Sumber Kutipan :

Ditjenpum.go.id

LAYANAN PENGADUAN SETIAP HARI 1 X 24 JAM 

SATPOL PP KOTA TARAKAN : 

TELEPON (0551) 32492 ATAU 

SMS (PESAN SINGKAT) KE 085247618394 

BLOG INI DAPAT DIAKSES MELALUI
HANDPHONE (MOBILE VERSION)
KLIK DISINI : MOBILE VERSION

SEBARKAN INFO INI MELALUI : |

Readmore »

SUKA TANTANGAN, JUGA AJARKAN MENARI

MENEGAKKAN PERDA, adalah tugas satuan polisi pamong praja (Satpol PP). Nah, menegakkan perda itu tentu banyak tantangannya. Nah, karena tantangan ini jualah yang membawa Syafarindah tertarik menjadi dan mendaftar sebagai anggota Satpol PP.

“Aku senang dengan tantangan. Meskipun aku wanita, akan aku buktikan bahwa wanita juga bisa turun ke lapangan,” kata perempuan kelahiran Tarakan, 2 Oktober 1988 ini. Menurut Indah -sapaan akrabnya-, selama bertugas di Satpol PP, dirinya banyak mendapatkan pengalaman dan pelajaran. “Mencari nafkah ternyata sulit ya. Kalau kebutuhan sudah mendesak meskipun harus melanggar aturan tetap dikerjakan,” ucap Indah.

Anak ke 5 dari enam bersaudara dari pasangan Muhammad Datuk dan Hj Syarifah Fatmah ini menceritakan beberapa pengalamanya ketika mengikuti razia kenakalan remaja sekolah. Dirinya terkadang prihatin dengan remaja belasan tahun yang melakukan tindakan kriminal.  “Ada rasa kasihan juga lihat anak-anak sekolah bolos dan terjaring razia. Ada yang memohon ampun sambil menangis, ada juga yang takut, padahal mereka hanya ditahan,” kata perempuan berkulit putih ini.

Hal yang paling menyesakkan adalah pada saat melakukan penertiban terhadap para Pekerja Seks Komersial (PSK). Menurutnya, seakan-akan dunia ini kejam karena tidak memberikan ruang untuk bekerja dengan cara yang baik.  “Tapi aku yakin, meraka tidak sama sekali punya keinginan menjadi tunasusila seperti itu,” kata wanita yang  berdomisili di Jl. Sei Sembakung kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur.

Uniknya, meskipun dia bekerja di tempat yang kerap membutuhkan ketegasan sikap, Indah ternyata tak bisa meninggalkan hobi berkesenian, terutama menari. Indah yang masih tercatat sebagai mahasiswa semester 2  STIE Perbanas jurusan ekonomi manajemen ini mengaku menjadi pengajar tari. ”Biasanya ngajar tari tradisional adat Tidung, namanya  tari Intimung,” jelas wanita alumni SMA 2 Tarakan ini. (*/sam)

Sumber Kutipan :

SKH. Radar Tarakan

Terbit Senin, 23 Mei 2011

LAYANAN PENGADUAN SETIAP HARI 1 X 24 JAM SATPOL PP KOTA TARAKAN : 

TELEPON (0551) 32492 ATAU (0551) 5500655 

SMS (PESAN SINGKAT) KE (0551) 5500655 

BLOG INI DAPAT DIAKSES MELALUI HANDPHONE (MOBILE VERSION) KLIK DISINI : MOBILE VERSION

SEBARKAN INFO INI MELALUI : |

Readmore »

SUHARDJO : TUGAS SATPOL PP KEDEPANNYA AKAN SEMAKIN BERAT

Apel pagi merupakan kegiatan rutinitas yang wajib dilakukan seluruh personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tarakan setiap hari sebelum melaksanakan kegiatan, namun apel pagi Satpol PP Kota Tarakan khusus hari ini Selasa tanggal 05 April 2011 agak berbeda, karena apel pagi kali ini yang bertindak sebagai pemimpin apel pagi adalah Wakil Walikota Tarakan Suhardjo Trianto.

Dalam apel pagi yang berlangsung pada pukul 07.30 wite di halaman parkir kantor Satpol PP Kota Tarakan Wakil Walikota Tarakan memberikan aplus kepada seluruh personil Satpol PP Kota Tarakan yang telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab baik dalam segi menjaga ketertiban ketentraman umum, penegakan Peraturan Daerah maupun kebijakan Pemerintah. "Saya berharap intensitas suatu kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas dijalankan dengan baik karena kita semua adalah menjalankan amanah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat" ungkap Suhardjo Wakil Walikota Tarakan disaat memberikan arahan apel pagi tersebut.

Suhardjo juga berharap Satpol PP Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas - tugas pokok selalu mengutamakan komunikasi yang baik, sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku karena tugas Satpol PP kedepannya akan semakin berat.

Apel pagi yang berlangsung selama 45 menit yang diikuti unsur pimpinan dan personil Satpol PP Kota Tarakan tersebut, juga dimanfaatkan oleh Wakil Walikota Tarakan sebagai ajang silaturahmi.

by KAMSIR (POLPP TARAKAN)

VIDEO REKAMAN

SILAHKAN KLIK PLAY :

DOKUMENTASI PHOTO

BLOG INI DAPAT DIAKSES MELALUI HANDPHONE (MOBILE VERSION)
KLIK DIBAWAH INI : MOBILE VERSION

SEBARKAN INFO INI MELALUI : |

Readmore »

SEJARAH PEMBENTUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) INDONESIA

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal PIETER BOTH,   bahwa  kebutuhan memelihara Ketentraman dan Ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari pendduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan Ketenteraman dan Keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga Ketertiban dan Ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan RAAFFLES,  dikembangkanlah BAILLUW dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut BESTURRS POLITIE atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga Ketertiban dan Ketenteraman serta Keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung Keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah  Nomor 1 Tahun  1948. Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapt dikemukakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 1 Tahun  1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didrikanlah  Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya         menjadi       Detasemen Polisi Pamong Praja.
2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya dubah menjadi Pagar Praja.
5. Setelah diterbitkannnya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
6. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
7. Terakhir dengan diterbitkannya UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagi pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk SATUAN POLISI PAMONG

Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun Nomenklatur, yang kemungkinan dikemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara subtansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengalami perubahan yang berarti.

SUMBER KUTIPAN :

SATPOLPP.MALANGKAB.GO.ID

SATPOL PP KOTA TARAKAN

Share |

Readmore »