Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) baru saja mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kelangkaan BBM yang terjadi April lalu. Tetapi sejak awal Juni kemarin antrian panjang tampak masih terjadi di sejumlah SPBU di Tarakan.
Ketua DPRD Tarakan Effendy Djuprianto mengatakan sebaiknya memang diusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi khusus wilayah di Tarakan. Pasalnya jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat setiap bulannya.
“Saya rasa memang sudah saatnya dilakukan penambahan kuota BBM di Tarakan. Apalagi saat ini jumlah kendaraann bermotor terus meningkat setiap bulannya. Pemerintah Daerah (Pemda) memang harus mengusulkan bersama-sama Pertamina dan BP Migas untuk pengusulan kenaikan kuota BBM ini,”ujarnya.
Menurutnya, pertumbuhan pembangunan di Tarakan termasuk kenaikan jumlah penduduk jadi salah satu pemicu peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Tarakan.
“Ya memang jika sudah berkaitan pertumbuhan pembangunan dan jumlah penduduk yang meningkat sudah pasti akan mengakibatkan jumlah kendaraan bermotor meningkat juga. Karena penduduk, pembangunan dan kendaraan ini saling berkaitan,”imbuhnya.
Dukungan DPRD terhadap penambaha kuota BBM ini dikatakan Effendy juga sudah dilakukan secara politis dengan mengundang pihak terkait melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Sudah kita kibarkan dukungan secara politis saat RDP bersama instansi terkait seperti Disperindagkop dan Pertamina. Jadi tinggal bagaimana ditindaklanjuti saja dukungan DPRD ini,”ungkapnya.
Tetapi, menurutnya pemerintah melalui SKPD dibawahnya juga melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi dan harus tepat sasaran.
“Pengaturan dan pengawawan agar tepat sasaran itulah yang sebenarnya sangat perlu. Kalau tidak tepat sasaran, mau ditambah berapapun pasti tidak akan cukup BBM yang ada itu,”katanya.
Sama halnya dengan kebijakan dari Disperindagkop beberapa waktu lalu juga dikatakan Effendy masih harus dikaji lagi agar antrian panjang tidak kembali terjadi seperti saat ini.
“Kebijakan sudah dikeluarkan Disperindagkop, tetapi baru satu bulan sudah terjadi kelangkaan lagi. Jadi memang perlu partisipasi masyarakat untuk melaksanakan kebijakan ini, dan kebijakan itu juga sepertinya harus diteliti lagi,”katanya.
Untuk masyarakat yang mampu membeli BBM non subsidi juga diharapkan Effendy dapat mengurangi beban Pemerintah dengan membeli BBM non subsidi.
“Jadi masyarakat juga harus memiliki peran serta terhadap pembangunan, kalau mampu membeli BBM non subsidi, sebaiknya jangan beli yang subsidi. Jadi beban pemerintah berkurang juga dan anggaranya bisa di alihkan untuk percepatan pembangunan,”tegasnya. (saf)
Sumber Kutipan :
KORANKALTIM.CO.ID - SENIN, 13 JUNI 2011
LAYANAN PENGADUAN SETIAP HARI 1 X 24 JAM SATPOL PP KOTA TARAKAN :
TELEPON (0551) 32492 ATAU (0551) 5500655
SMS (PESAN SINGKAT) KE (0551) 5500655
KLIK DISINI : MOBILE VERSION
0 KOMENTAR ANDA:
Posting Komentar