Selama dua hari sejak hari ini (6/11) tim penilai Adipura mulai melakukan penilaian tahap pertama di Kota Tarakan. Ada 76 titik pantau yang meliputi berbagai aspek akan dinilai oleh tim penilai pusat. Di antaranya perumahan, pemukiman pasang surut, jalan, terminal, pelabuhan, perkantoran, sekolah, TPA (Tempat Penumpukan Akhir), taman kota, hutan kota dan lainnya. “Kita berharap Adipura bisa dipertahankan lagi. Untuk itu, saya mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah atau membuang sampah tidak pada tempat-tempat yang sudah disediakan. Tentunya disesuaikan dengan jadwal,” kata Firmananur, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Tarakan.
Sejak beberapa hari kemarin, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait memang terus mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi penilaian tahap pertama. Salah satunya adalah melakukan pembersihan terhadap drainase saluran terbuka, penyiapan TPA dan lainnya. “TPA itu mempunyai poin tertinggi karena di TPA banyak aspek yang harus diperhatikan. Seperti pengelolaan sampah, penyiapan sarana prasarana hingga pengolahan dan pemanfaatan dari sampah,” jelasnya.
Firman mengungkapkan peran serta dari masyarakat Tarakan untuk mempertahankan Adipura tahun ini sangat besar sekali. Dengan peran serta aktif masyarakat, hidup yang bersih di Tarakan akan menjadi sebuah budaya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tarakan Abdul Azis Hasan mengatakan, pada TPA yang berada di Jalan Aki Babu tersebut yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah adalah keberadaan pagar yang belum ada sampai sekarang. “Ternyata TPA itu harus tertutup dengan pagar tembok. Gunanya supaya kalau ada orang yang lewat tidak melihat tumpukan sampah,” kata Azis.
Sebenarnya, kata Azis, usulan pembangunan pagar di TPA tersebut sudah diajukan oleh DKPP di anggaran 2012 sebesar Rp 700 juta. Namun sangat disayangkan usulan pagar tersebut tidak disetujui dan hilang dalam pembahasan selanjutnya. “Kemudian muncul anggaran pagar sekitar Rp 100 jutaan. Tapi kalau dengan Rp 100 juta, pagar tidak sesuai dengan standar dan sesuai arahan dewan cukup pagar BRC (dari besi). Itu yang jadi masalah,” tuturnya.
Menurut Azis, pagar BRC tersebut tidak memenuhi standar sehingga meskipun dipaksakan untuk dipagar akan percuma, tumpukan sampah akan tetap terlihat. Lalu dengan anggaran Rp 100 jutaan yang tersedia tersebut, DKPP berencana akan membuat telaahan staf baru tidak lagi menggunakan pagar BRC. Namun tetap akan membangun pagar beton sesuai standar TPA sesuai kemampuan anggaran yang ada. “Daripada kita paksakan membangun BRC, lantas tidak memenuhi standar ‘kan terbuang percuma,” kata dia.
Meski begitu, tahun anggaran 2013 nanti DKPP tetap akan mengusulkan anggaran pembangunan pagar di TPA. “Mudah-mudahan disetujui kalau tidak nilai TPA ya begitu-begitu aja, padahal poin tertinggi ada di TPA,” tegasnya. Untuk persyaratan lainnya di TPA dia memastikan semua telah siap. Misal untuk mengalirkan gas buang sudah ada pipanya, untuk kontrol landfill juga sudah dilakukan, termasuk kebersihan lingkungan, sanitasi, pengomposan dan lainnya. “Mudah-mudahan untuk TPA kita sudah bisa sesuai target, paling tidak dapat nilai 70an keatas,” yakinnya.(ddq/ndy)
Sumber Kutipan (Kecuali Gambar) :
Terbit Selasa, 6 November 2012
LAYANAN PENGADUAN SETIAP HARI 1 X 24 JAM
SATPOL PP KOTA TARAKAN :
TELEPON (0551) 32492
BLOG INI DAPAT DIAKSES MELALUI
HANDPHONE (MOBILE VERSION)
KLIK DISINI : MOBILE VERSION
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
komentar anda ...