Walikota Wacanakan Pakai Kartu Kendali
Aksi demo yang dilakukan pengecer bensin BBM (bahan bakar minyak) ke kantor Walikota Tarakan kemarin tidak membuahkan hasil. Bahkan dalam pertemuan yang diikuti walikota, wakil walikota, ketua DPRD, sekretaris kota, anggota DPRD dengan perwakilan pendemo pengecer BBM tersebut tidak menemukan kesepakatan.
“Kami sangat kecewa dengan pemerintah, karena yang kami harapkan disini adalah sebuah keputusan, ternyata tidak ada keputusan,” kata Ridwan Alkaf, koordinator pendemo.
Mereka pun berencana, jika dalam dua tiga hari ini tidak ada keputusan dari pemerintah kota yang berpihak kepada mereka, maka para pengecer BBM yang datang dengan massa sekitar 200 orang, dibantu puluhan mahasiswa ini akan kembali datang ke pemerintah kota dengan jumlah massa yang lebih banyak. “Kita akan datang lima kali lipat dari yang kita bawa sekarang,” janji Ridwan.
Untuk diketahui, ratusan pengecer bensin yang melakukan aksi demo ke kantor walikota kemarin adalah para pengecer BBM yang belum tergabung dalam koperasi bensin eceran. Sehingga mereka tidak mendapatkan kartu untuk melakukan pengisian BBM di APMS. Alhasil, sejak seminggu kemarin para pengecer yang diperkirakan mencapai 300-an orang ini tidak dapat menjalankan usahanya lantaran ditolak di APMS.
Meski demikian, para pengecer yang belum tergabung dalam koperasi ini tidak memaksakan pemerintah kota untuk membentuk koperasi baru lagi khusus mengakomodir pengecer BBM tersebut.
“Kami tidak ingin membentuk koperasi, namun kami hanya menginginkan sebagai warga kecil juga bisa mengisi bensin jeriken,” katanya.
Pihaknya pun tidak menginginkan dan tidak ada rencana untuk bergabung dalam koperasi pengecer BBM yang sudah terbentuk. “Kami hanya mau diizinkan untuk membeli premium untuk berjualan, begitu saja!” serunya.
Meski belum mendapatkan lampu hijau dari pemerintah agar mereka dapat kembali berjualan dan membeli premium bersubsidi di APMS, para pengecer BBM ini tetap akan melakukan aktifitas berjualan BBM. “Dapat izin atau tidak dapat izin, kami tetap antri BBM ke APMS. Apapun yang terjadi kami siap tanggung risikonya, termasuk berhadapan secara langsung dengan pihak petugas pun kami siap, karena kami bukan penjahat BBM,” pungkasnya.
Walikota Tarakan Haji Udin Hianggio tampaknya memang mulai selektif dalam mengeluarkan izin terhadap koperasi BBM ini. Menurutnya jika pemerintah semudah mungkin membentuk koperasi baru untuk pengecer BBM, maka besok-besok akan datang lagi pengecer BBM lainnya sambil berdemo dan menginginkan pembentukan koperasi baru lagi. “Ini yang akan terjadi nanti,” kata Udin Hianggio.
Untuk itu, pemerintah kota tidak akan memberikan keputusan secepat mungkin meski mendapat desakan dari pendemo. Namun, pemerintah kota dengan instruksi walikota akan membentuk tim khusus dan melakukan kajian untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. “Kalau perlu libatkan mahasiswa untuk memikirkan dan mengkaji masalah ini,” tandas walikota.
Orang nomor satu di Pemerintah Kota Tarakan ini pun mewacanakan untuk membuat kartu kendali kepada semua pengguna BBM bersubsidi di Tarakan. Ini dilakukan untuk mengatur penyaluran subsidi BBM baik melalui SPBU maupun melalui APMS.
“Sehingga orang tidak bolak balik mengisi BBM,” tegasnya. Pasalnya, berbagai cara yang dilakukan pemerintah kota mulai pembatasan BBM sampai pengawasan yang melibatkan Satpol PP pun tidak mampu mengatasi antre BBM di SPBU dan APMS di Tarakan.(ddq)
Sumber Kutipan :
Terbit Rabu, 20 Juli 2011
LAYANAN PENGADUAN SETIAP HARI 1 X 24 JAM
SATPOL PP KOTA TARAKAN :
TELEPON (0551) 32492 ATAU (0551) 5500655
SMS (PESAN SINGKAT) KE (0551) 5500655
KLIK DISINI : MOBILE VERSION
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
komentar anda ...